RINGKASAN MATERI PPKN

Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 

A. Wawasan Nusantara

1.     Pengertian Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonnesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah.

Secara etimologis, Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara.

wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu samudra Hindia dan Pasifik.

Sedangkan terminologis :

a.  Menurut Prof. Wan Usman, “Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai Negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.”

wawasan nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Selain itu juga, Wawasan Nusantara merupakan pencerminan dari kepentingan yang sama, tujuan yang sama terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuamn wilayah Indonesia. Dengan kata lain sebagai wawasan nasionalnya, Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berfikir, bersikap dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.       Hakikat Wawasan Nusantara

warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat Wawasan  Nusantara adalah “persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat Wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

3.       Asas Wawasan Nusantara

Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar

yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama.

Jika asas Wawasan Nusantara diabaikan, berarti tercerai berainya bangsa dan negara Indonesia.

Asas wawasan nusantara sebagai berikut :

a.       Kepentingan yang sama

tujuan kepentingannya sama yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya.

b.      Keadilan.

c.       Kejujuran.

d.      Solidaritas.

e.      Kerja sama.

f.        Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan Negara Indonesia.

 B. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep Wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah  yang satu dan utuh pula.

a.       Kedudukan

wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.

b.      Fungsi

Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan  negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

c.       Tujuan

Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa atau daerah.

C. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara

segenap kehidupan bangsa dinamakan astagatra, yang meliputi aspek alamiah (trigatra) dan aspek sosial (pancagatra). Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. Pancagatra merupakan aspek sosial kemasyarakatan terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (Ipoleksosbudhankam).

1. Aspek – Aspek Trigatra

a. Letak dan Bentuk Geografis

Letak geografis antara dua benua dan samudra yang penting itu. Karena kedudukannya yang strategis. dipandang dari tiga segi kesejahteraan di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya, Indonesia telah banyak mengalami pertemuan dengan pengaruh pihak asing (akulturasi).

b. Keadaan dan Kemampuan Penduduk

1. Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya.

2. Faktor yang Mempengaruhi Komposisi Penduduk

Komposisi adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya.

3. Faktor yang Mempengaruhi Distribusi Penduduk

pemerintah perlu memberikan kebijakan yang mengatur penyebaran penduduk, misalnya dengan cara transmigrasi, mendirikan pusat-pusat pengembangan (growth centers), pusat-pusat industri, dan sebagainya.

c. Keadaan dan kekayaan alam

Sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya yang terbatas dan penyebarannya tidak merata. Sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan berprinsip atau asas maksimal, lestari, dan berdaya saing.

1)      Asas maksimal

Artinya sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

2)      Asas lestari

Artinya pengolahan sumber daya alam tidak  boleh menimbulkan kerusakan lingkungan, menjaga keseimbangan alam.

3)      Asas berdaya saing

Artinya bahwa hasilhasil sumber daya alam harus bisa bersaing.

2. Aspek-aspek Pancagatra

Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan dan norma-norma tertentu.  ( IPOLEKSOSBUDHANKAM )

a)      Ideologi

Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diiperjuangkan dalam kehidupan nyata.

Prinsip ideologi Yng Hrus diperhatikan :

1)  Ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh WNI.

2) Ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh 

                WNI.

3) Ideologi harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya.

b)      Politik

Politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan.

Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila.

c)       Ekonomi

Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara. Upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi adalah melalui sistem ekonomi  yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat.

d)      Sosial budaya

Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan (ATHG). Esensi ketahanan budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya.

e)      Pertahanan dan keamanan

Prinsip-prinsip Sistem Ketahanan Nasional :

v  Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan.

v  Pertahanan keamanan berlandasan pada landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional wawasan nusantara.

v  Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional.

v  Pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan  dan keamanan nasional (Sishankamnas) dan sistem pertahanan dan   keamanan rakyat semesta (Sishankamrata )

3.  Hubungan Antargatra

Antara trigatra dan pancagatra serta antargatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat yang dinamakan korelasi dan interdependensi

D. Peran Serta Warga Negara Mendukung Implementasi Wawasan Kebangsaan

Implementasi wawasan nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh :

Ø  Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis.

Ø  Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil.

Ø  Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia sang Pencipta.

Ø  Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkembangkan  kesadaran  cinta  tanah  air  dan bangsa,  yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia.

Ø  implementasi wawasan nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia.

Peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan nusantara :

1.      Mendukung persatuan bangsa.

2.      Berkemanusiaan yang adil dan beradab.

3.      Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan.

4.      Mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat.

5.      Mempunyai kemampuan berfikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual.

6.      Mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air.

7.      Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

8.      Memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, berbangsa dan bernegara.

9.      Mewujudkan kepentingan nasional.

10.   Memelihara dan memperbaiki demokrasi.

Sumber :

Buku paket kelas X PPKN kurikulum 2013 revisi 2016